Menteri ATR/Kepala BPN Apresiasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur

1701
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengapresiasi percepatan pengadaan tanah selama ini sehingga pembangunan infrastruktur dapat terbangun sesuai rencana. Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN pada acara pembukaan Rapat Kerja Program Pengadaan Tanah Tahun 2018 dengan mengangkat tema tentang Percepatan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Infrastruktur yang berlangsung pada tanggal 27-29 Maret 2018 di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (27/03).

Acara tersebut diikuti oleh 178 peserta yang terdiri dari Pejabat bidang Pengadaan Tanah dari Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia. Hadir pada kesempatan tersebut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN adalah Sekretaris Jenderal, Dirjen Pengadaan Tanah, Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, Dirjen Penataan Agraria dan Inspektur Jenderal.

Sofyan mengatakan bahwa banyak Kementerian/Lembaga lain yang mengapresiasi percepatan proses pengadaan tanah yang kita laksanakan, namun ketika ini sudah cepat ada tuntutan dari Kementerian/Lembaga lain dan Presiden untuk lebih cepat lagi.”Untuk itu Rapat Kerja ini saya harapkan dapat menyelesaikan masalah yang selama ini timbul antara lain belum adanya pemahaman yang sama tentang tugas dan tanggung jawab antara pemangku kepentingan.seperti instansi yang memerlukan tanah, Pemerintah Daerah sebagai tanggung jawab tahap persiapan, Kantor Pertanahan sebagai pelaksana, dan Lembaga Penilai Tanah,” kata Sofyan.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2019 Pemerintah akan membangun 245 Proyek Strategis Nasional dan 1 (satu) Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebesar 35.000 MW. Menurut Sofyan salah satu cara untuk mempercepat itu adalah dengan membuat tim yang anggotanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah BPN Provinsi yang telah berhasil melaksanakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kemudian mereka memberikan Bantuan Kendali Operasi (BKO) kepada ASN Kanwil BPN Provinsi lain yang saat ini sedang melaksanakan proses pengadaan tanah untuk kepantingan umum, “dengan begitu proses pengadaan tanah dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Sofyan.

Pada kesempatan tersebut Dirjen Pengadaan Tanah Arie Yuriwin dalam paparannya menyampaikan bahwa dari 245 Proyek Strategis Nasional 10 proyek sudah selesai pembangunannya, 118 proyek sudah selesai pengadaan tanahnya dan dalam tahap konstruksi, 6 proyek dalam tahap transaksi pengadaan tanahnya, 74 proyek dalam tahap penyiapan dan 37 proyek dalam tahap konstruksi dan beroperasi sebagian.

Sementara itu terkait Program Ketenagalistrikan lanjut Arie sampai dengan Januari 2018 1.358 MW sudah beroperasi, 17.096 dalam tahap konstruksi, 12.274 sudah selesai pengadaan tanahnya tapi belum financial close, 2.894 dalam tahap pengadaan tanah, dan 1.788 MW dalam tahap perencanaan.